CiremaiNews.id,Kuningan– Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kabupaten Kuningan melontarkan kritik keras terhadap kebijakan anggaran Pemkab Kuningan.
Pemerintah daerah diminta tidak terjebak menyelesaikan persoalan jangka pendek dengan mengorbankan kesehatan fiskal di masa depan.
Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Amanat Restorasi, Wiwin, saat Rapat Paripurna DPRD Kuningan membahas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, Jumat (11/9).
“Jangan sampai APBD hari ini menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi justru menciptakan beban fiskal baru di masa yang akan datang,” kata Wiwin.
Fraksi gabungan PAN dan NasDem itu juga meminta Pemkab menekan belanja birokrasi yang dinilai tidak berdampak signifikan bagi masyarakat.
Ruang fiskal, kata Wiwin, harus lebih diarahkan untuk pembangunan dan pelayanan publik.Tak hanya itu, kinerja BUMD dan Perumda turut disorot.
Wiwin menilai badan usaha milik daerah jangan terus bergantung pada suntikan modal APBD.
“BUMD harus dievaluasi secara menyeluruh dari sisi kinerja usaha hingga tata kelolanya agar benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi daerah dan menyumbang PAD yang nyata,” tegasnya.
Fraksi Amanat Restorasi juga mendesak Pemkab membuka data terkait kondisi kas daerah, pembiayaan, SiLPA, serta kewajiban utang secara transparan dan akuntabel.
Meski melontarkan sejumlah kritik, fraksi tersebut tetap menerima Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas di tingkat Panitia Khusus (Pansus). Syaratnya, seluruh rekomendasi perbaikan fiskal ditindaklanjuti serius oleh eksekutif.(Tatang Budiman)
