CiremaiNews – Komunikasi yang terbuka menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada masyarakat. Berangkat dari semangat tersebut, insan pers bersama DPRD Kabupaten Kuningan menggelar kegiatan silaturahmi di kawasan wisata Waduk Darma, Minggu (26/7), sebagai upaya mempererat hubungan kemitraan sekaligus memperkuat kolaborasi antara media, legislatif, dan pemerintah daerah.
Mengusung tema “Merajut Komunikasi, Menguatkan Kolaborasi untuk Kuningan yang Lebih Baik”, kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani yang mewakili Bupati Kuningan, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy beserta jajaran anggota DPRD, Ketua PWI Kabupaten Kuningan Nunung Hasanah, Sekretariat DPRD, serta insan pers dari berbagai media di Kabupaten Kuningan. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, membangun komunikasi yang lebih efektif, serta menyatukan komitmen dalam mengawal pembangunan menuju terwujudnya Kuningan Melesat.
Ketua PWI Kabupaten Kuningan, Nunung Hasanah, mengatakan bahwa kegiatan tersebut memiliki makna yang lebih dari sekadar ajang silaturahmi. Menurutnya, pertemuan ini menjadi ruang untuk mempererat hubungan kemitraan antara media, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif sehingga tercipta komunikasi yang sehat demi kemajuan Kabupaten Kuningan.
Ia menjelaskan bahwa pers memiliki tugas dan fungsi strategis dalam kehidupan demokrasi. Selain menyampaikan informasi kepada masyarakat, pers juga berperan sebagai sarana edukasi, hiburan, kontrol sosial, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengawasi jalannya kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurut Nunung, salah satu fungsi DPRD adalah menjalankan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar setiap kebijakan yang diambil berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, media diharapkan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara tepat sasaran.
“Melalui tema ini, kami berharap media dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara tepat sasaran. Pers hadir bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah maupun lembaga legislatif agar tetap berjalan sesuai aturan serta mengedepankan kepentingan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pers juga memiliki fungsi menyampaikan kritik, saran, serta aspirasi masyarakat secara objektif dan berimbang. Kritik yang disampaikan media merupakan bentuk masukan yang konstruktif untuk mendorong lahirnya kebijakan dan program yang lebih baik, sekaligus membangun citra positif pemerintah maupun DPRD ketika mampu menghadirkan pelayanan yang berkualitas.
Nunung menegaskan bahwa insan pers di Kabupaten Kuningan akan terus berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Ia berharap sinergi antara media, pemerintah daerah, dan DPRD semakin erat sehingga pers dapat terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan serta menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, menilai pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara legislatif dan insan pers sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, kritik dan saran dari media maupun masyarakat merupakan kebutuhan bagi DPRD untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan.
“Dalam menerima kritik dan saran, itu adalah obat bagi kita untuk terus melakukan perbaikan ke depan. Kritik yang disampaikan secara objektif dan konstruktif menjadi bahan evaluasi agar setiap kebijakan maupun program yang dijalankan dapat semakin baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Nuzul.
Ia juga menegaskan bahwa media memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah maupun DPRD. Melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, berbagai aspirasi, harapan, hingga persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat tersampaikan kepada para pemangku kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan keputusan yang tepat.
“Pers bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi penghubung yang efektif antara masyarakat dan pemerintah. Aspirasi publik yang disampaikan melalui media merupakan masukan berharga bagi kami untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” lanjutnya.
Nuzul berharap hubungan harmonis yang telah terjalin antara DPRD dan insan pers terus diperkuat melalui komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan mengedepankan profesionalisme. Menurutnya, kolaborasi tersebut akan menciptakan iklim demokrasi yang sehat, meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mempercepat pembangunan Kabupaten Kuningan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, yang hadir mewakili Bupati Kuningan, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai forum silaturahmi seperti ini bukan sekadar mempertemukan insan pers dengan pemerintah dan lembaga legislatif, tetapi juga menjadi wadah memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, menyamakan persepsi, serta mempererat sinergi untuk mewujudkan pembangunan daerah.
“ Dalam acara ini bukan hanya sekadar mempertemukan insan pers dengan pemerintah dan lembaga legislatif. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, menyamakan persepsi, serta memperkuat sinergi dalam membangun Kabupaten Kuningan. Komunikasi bukan hanya sekadar pertukaran kata, melainkan jembatan yang menghubungkan manusia dengan manusia, menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, serta memperkuat kolaborasi seluruh elemen dalam menghadirkan Kuningan yang lebih melesat. Ketika komunikasi dibangun dengan keterbukaan, kepercayaan, dan saling menghargai, maka setiap tantangan akan lebih mudah dihadapi dan setiap tujuan pembangunan akan lebih mudah diwujudkan bersama,”tutur Tuti.
Ia berharap semangat kolaborasi yang lahir dari kegiatan tersebut terus dipelihara sebagai modal dalam membangun pemerintahan yang responsif, transparan, dan partisipatif. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan insan pers akan menjadi kekuatan besar dalam menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat serta mewujudkan visi Kuningan Melesat.
















